Untuk menindak lanjuti peraturan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dinas pemberdayaan masyarakat desa atau dpmd kabupaten sukabumi gelar asistensi kepada seluruh kepala desa wilayah kabupaten sukabumi.

Kegiatan ini dilaksanakan di pangrango resort hotel, selabintana sukabumi.

Sesuai ketentuan yang ada maksimal selama 3 bulan kades terpilih sejak pelantikan harus menyusun dokumen RPJM desa sebagai kebijakan pembangunan di 6 tahun yang akan datang di desa tersebut.
Dengan demikian, maka pesan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibidang perencanaan pembangunan daerah sangat jelas, bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) selain dalam upaya untuk pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah dituangkan kedalam visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, juga merupakan penjabaran dari sasaran prioritas nasional dan program strategis nasional yang wajib diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah

tujuan dari asistensi ini diantaranya, untuk melihat sejauh mana para kades terpilih ini melakukan tindakan yang sebelumnya telah dibentuk tim rpjm desa guna untuk menyelaraskan arah kebijakan kabupaten sukabumi melalui visi misi pemerintah daerah

Berharap kedepannya para kades terpilih mampu menjawab tantangan dan persoalan di tiap wilayah desanya demi mewujudkan kabupaten sukabumi lebih baik , baik dari aspek pemberdayaan maupun pembangunan

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan